Transparansi
Indonesia News.com - Presiden
Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim membahas
sejumlah kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang.
Salah satunya adalah terkait proses negosiasi batas laut teritorial yang berhasil
diselesaikan setelah hampir 18 tahun.
“Saya
menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi
dan Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun
bisa diselesaikan, alhamdulillah berkat Dato’ Seri Anwar Ibrahim,” ujar
Presiden dalam keterangan pers bersama usai pertemuan yang berlangsung di
kediaman resmi PM Malaysia, di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, pada Kamis
(08/06/2023)..
Presiden juga
berharap proses negosiasi perbatasan lainnya dapat segera diselesaikan dalam
waktu dekat, termasuk perbatasan di Sebatik dan Sinapad–Sesai.
Selain itu,
Presiden Joko Widodo turut menyambut baik penyelesaian sejumlah Memorandum of
Understanding (MoU) antara kedua negara, di antaranya terkait
perjanjian lintas batas atau border crossing agreement, perjanjian perdagangan
perbatasan atau border trade agreement,
sertifikasi halal, dan kerja sama promosi investasi.
Dalam
pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dan PM Anwar juga membahas
perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Presiden Joko Widodo mengapresiasi
komitmen PM Anwar untuk memperkuat perlindungan PMI dan juga penegakan hukum
yang adil bagi para pekerja Indonesia.
“Saya dan Pak
Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah
pekerja migran Indonesia. Saya juga mendorong Community Learning Center di
Semenanjung segera diwujudkan, dan juga WNI yang ada di Depo Imigrasi juga bisa
segera dipulangkan, serta one channel system harus dioptimalkan,” tutur
Presiden.
Terakhir,
Presiden mendorong kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan juga
komoditas lainnya untuk terus diperkuat. Menurut Presiden, ia sangat menghargai
misi bersama yang dilakukan Indonesia-Malaysia ke Brussels.
“Jangan
sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia,
didiskriminasi di negara lain,” ujar Presiden.
Sumber : Kominfo/Red